Aturan Pelaksana Koperasi Syariah: PP 7/2021, Permenkop, DPS

Pengurus koperasi syariah membaca dokumen peraturan

Aturan Pelaksana Koperasi Syariah: PP 7/2021, Permenkop, dan DPS

Seorang anggota baru bertanya kepada pengurus di sela rapat. Siapa yang memastikan koperasi ini benar benar berjalan secara syariah? Pertanyaan itu wajar. Aturan pelaksana koperasi syariah adalah peraturan turunan di bawah undang undang yang mengatur usaha, akad, dan pengawasan syariah.

KAN Jabung (Koperasi Agro Niaga Jabung) memakai Fatwa DSN MUI Nomor 141 Tahun 2021 sebagai landasan syariahnya. Artikel ini menjelaskan lapisan aturan di baliknya, dari undang undang sampai fatwa. Gambaran umum dasar hukum ada di dasar hukum koperasi syariah di Indonesia.

Apa Saja Lapisan Aturan Koperasi Syariah?

Aturan koperasi syariah tersusun berlapis. Undang undang menjadi payung, lalu peraturan pemerintah dan peraturan menteri merinci pelaksanaannya. Fatwa mengisi sisi syariahnya.

Lapisan Aturan Fokus utama
Undang undang UU 25/1992 tentang Perkoperasian, Pasal 44A Usaha berdasarkan prinsip syariah dan dewan pengawas syariah
Peraturan pemerintah PP 7/2021, Pasal 13 sampai 18 Nama koperasi, akad, dewan pengawas syariah, pembinaan
Peraturan menteri Permenkop UKM 8/2023 Usaha simpan pinjam oleh koperasi, termasuk yang berprinsip syariah
Fatwa Fatwa DSN MUI 141/2021 Pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah

Bagi anggota, lapisan ini berguna sebagai peta. Masalah usaha dan akad dilihat ke peraturan pemerintah. Masalah syariah dilihat ke fatwa dan dewan pengawas syariah.

Pengertian koperasi syariah secara menyeluruh dibahas di koperasi syariah penjelasan lengkap.

Apa yang Diatur UU Perkoperasian tentang Usaha Syariah?

Tumpukan dokumen peraturan koperasi syariah di meja pengurus
Dokumen peraturan koperasi syariah di meja pengurus (Ilustrasi)

UU Nomor 25 Tahun 1992 awalnya tidak mengatur usaha syariah secara khusus. Perubahan datang melalui UU Cipta Kerja, yang menyisipkan Pasal 44A.

Menurut Kontan (2 November 2020), pasal itu menyatakan koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Koperasi tersebut wajib memiliki dewan pengawas syariah. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah.

Ulasan Hukumonline (November 2025) memuat isi pasal yang sama. Dewan pengawas syariah bertugas memberi nasihat dan saran kepada pengurus. Pembinaannya dilakukan pemerintah pusat dan atau DSN MUI.

Kami belum membaca naskah akhir pasal itu langsung dari UU 6 Tahun 2023. Karena itu rujukan resmi perlu dicek ke JDIH.

Apa Isi PP 7/2021 untuk Koperasi Syariah?

Dewan pengawas syariah memberi saran kepada pengurus koperasi
Dewan pengawas syariah memberi saran kepada pengurus (Ilustrasi)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menjadi aturan pelaksana yang paling langsung. Pasal 13 sampai 18 membahas koperasi syariah. Rincian di bawah ini berdasarkan teks PP 7/2021 di JDIH Kemenkeu.

  • Pasal 13: usaha berdasarkan prinsip syariah hanya dijalankan koperasi syariah, dan nama koperasi memuat kata Syariah.
  • Pasal 13: usaha syariah wajib dicantumkan dalam anggaran dasar koperasi.
  • Pasal 14: akad dapat berupa pinjam meminjam, bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, atau bentuk lain yang sesuai prinsip syariah.
  • Pasal 14: koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal.
  • Pasal 17: koperasi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang paham prinsip syariah.
  • Pasal 18: kementerian bidang agama membina dewan pengawas syariah, paling sedikit lewat pelatihan atau bimbingan teknis.
  • Pasal 18: pembinaan dikoordinasikan dengan DSN MUI dan dapat didelegasikan kepada kepala daerah.

Artinya, koperasi tidak cukup menempelkan kata syariah pada papan nama. Ada kewajiban yang tertulis, mulai dari anggaran dasar sampai dewan pengawas.

Salinan yang kami baca hasil OCR dan sebagian teksnya tidak jelas. Kutipan pasal sebaiknya dicocokkan dengan naskah resmi.

Jenis kegiatan usaha dibahas di kegiatan usaha dan produk koperasi syariah. Ciri akadnya ada di ciri akad koperasi syariah.

Bagaimana Peran Permenkop dan Fatwa DSN MUI?

Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 mengatur usaha simpan pinjam oleh koperasi. Aturan ini relevan bagi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Cakupannya tidak meliputi seluruh usaha koperasi.

Dalam praktik, peraturan pemerintah menetapkan kerangkanya, sedangkan fatwa menjadi pedoman syariahnya. Keduanya saling melengkapi. Peraturan menteri kemudian mengatur teknis usahanya.

Fatwa DSN MUI Nomor 141 Tahun 2021 berjudul Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Menurut kajian Azmi (2023), fatwa ini memuat standar dan batasan syariah untuk pendirian dan operasional. Nomor fatwa ditulis berbeda antarsumber, jadi cek ke situs resmi DSN MUI.

Menurut IDX Channel, fatwa ini termasuk lima fatwa yang disahkan Rapat Pleno DSN MUI pada Agustus 2021. Pembahasan dalil dan fatwa dari sisi nilai ada di dalil koperasi syariah.

Mengapa Aturan Ini Perlu Dicek Ulang?

UU 25/1992 sedang direvisi. Menurut ANTARA (28 Juli 2026), Menteri Koperasi menargetkan RUU Perkoperasian baru disahkan tahun 2026. Kami belum menemukan bukti pengesahannya.

Peraturan turunan juga bisa berubah mengikuti undang undang barunya. Anggota dan calon anggota sebaiknya menanyakan rujukan aturan yang dipakai koperasi saat ini.

Beberapa pertanyaan praktis bisa diajukan kepada pengurus. Apakah koperasi sudah memiliki dewan pengawas syariah? Apakah usaha syariah tercantum dalam anggaran dasar? Akad apa yang dipakai untuk setiap produk?

Jawaban atas pertanyaan itu membantu anggota menilai keseriusan koperasi menjalankan prinsip syariah. Pertanyaan semacam itu sah diajukan dalam rapat anggota maupun lewat petugas layanan. Catat jawabannya sebagai bahan perbandingan di kemudian hari.

Isi RUU itu belum kami ketahui, termasuk nasib Pasal 44A. Cek status terbaru ke sumber resmi sebelum memakai pasal sebagai rujukan.


Pertanyaan Seputar Aturan Pelaksana Koperasi Syariah

Apa dasar hukum usaha syariah pada koperasi?

Menurut Kontan dan Hukumonline, dasarnya Pasal 44A UU 25/1992 hasil perubahan UU Cipta Kerja.

Apakah koperasi syariah wajib punya dewan pengawas syariah?

Ya. Pasal 17 PP 7/2021 mewajibkan koperasi syariah memiliki dewan pengawas syariah.

Apa tugas dewan pengawas syariah?

Memberi nasihat dan saran kepada pengurus, serta mengawasi agar kegiatan koperasi sesuai prinsip syariah.

Akad apa saja yang diperbolehkan?

Pasal 14 PP 7/2021 menyebut pinjam meminjam, bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, dan bentuk lain yang sesuai prinsip syariah.

Apakah Permenkop 8/2023 berlaku untuk semua koperasi syariah?

Tidak. Aturan itu mengatur usaha simpan pinjam oleh koperasi, bukan seluruh kegiatan usaha.

Apakah aturan ini masih berlaku?

Menurut pemberitaan yang kami baca, RUU pengganti UU 25/1992 ditargetkan disahkan tahun 2026. Cek status terbaru.


Syariah yang Terawasi, Layanan yang Tenang

Aturan yang jelas membuat anggota lebih tenang memilih layanan. KAN Jabung menjalankan BMT Al Hijrah dengan Baitul Maal untuk zakat dan Baitul Tamwil untuk simpanan dan pembiayaan syariah. Layanannya dibahas di divisi BMT Al Hijrah.

Ingin bertanya soal layanan syariah? Hubungi kanjabungsyariah@gmail.com.


Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Categories
Newsletter

Selengkapnya untuk berita terbaru!