Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi Syariah: Apa Saja?

Calon anggota mengisi formulir keanggotaan koperasi syariah

Memahami Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi Syariah

Di sebuah rapat koperasi, seorang anggota baru mengangkat tangan. Ia ingin bertanya, tetapi ragu apakah ia berhak bersuara. Banyak anggota mengalami hal serupa. Hak dan kewajiban anggota koperasi syariah adalah aturan tentang apa yang boleh dituntut anggota. Aturan itu juga memuat apa yang harus dijalankannya.

Artikel ini memberi gambaran umum berdasarkan peraturan perkoperasian di Indonesia. Ketentuan resmi KAN Jabung (Koperasi Agro Niaga Jabung) dapat dikonfirmasi langsung kepada tim. Cara mendirikan koperasi dibahas terpisah di syarat mendirikan koperasi syariah.

Siapa yang Disebut Anggota Koperasi?

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (salinan OJK) mengatur keanggotaan pada Pasal 17 sampai 20. Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Anggota dapat berupa warga negara Indonesia yang cakap melakukan tindakan hukum. Koperasi lain juga dapat menjadi anggota bila memenuhi syarat anggaran dasar.

Keanggotaan didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Hak itu tidak dapat dipindahtangankan. Koperasi wajib mencatat anggotanya dalam buku daftar anggota.

KAN Jabung berdiri tahun 1979 di Jabung, Malang. Unit syariahnya, BMT Al Hijrah, menjalankan Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Gambaran lengkap tentang koperasi syariah ada di koperasi syariah penjelasan lengkap.

Pada koperasi syariah, usaha berjalan dengan prinsip syariah. Landasan yang kami pakai adalah Fatwa DSN MUI Nomor 141 Tahun 2021. Akad yang dikenal antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Praktik riba, gharar, dan maysir dihindari.

Apa Saja Kewajiban Anggota?

Anggota koperasi syariah membaca anggaran dasar bersama petugas
Anggota koperasi membaca anggaran dasar bersama petugas (Ilustrasi)

Pasal 20 UU 25/1992 mengatur kewajiban anggota.

  • Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Rapat Anggota.
  • Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.
  • Memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.

Kewajiban ini berarti anggota tidak hanya menerima layanan. Anggota ikut menggerakkan usaha koperasi.

Contohnya, anggota yang membeli atau menjual lewat koperasi turut menjaga perputaran usahanya. Anggota yang hadir di rapat membantu keputusan diambil bersama. Kepatuhan pada keputusan rapat menjaga kebersamaan.

Anggaran dasar juga bisa memuat ketentuan lain, misalnya soal simpanan, rapat, dan berakhirnya keanggotaan. Baca bagian itu dengan teliti.

Jika ada yang kurang jelas, tanyakan kepada pengurus. Pertanyaan yang diajukan lebih awal mencegah salah paham di kemudian hari.

Karena itu, membaca anggaran dasar sebelum bergabung adalah langkah awal yang berguna.

Apa Saja Hak Anggota?

Pasal yang sama mengatur hak anggota.

  • Menghadiri, berpendapat, dan memberi suara dalam Rapat Anggota.
  • Memilih atau dipilih sebagai pengurus atau pengawas.
  • Meminta Rapat Anggota diadakan.
  • Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama.
  • Memperoleh keterangan tentang perkembangan koperasi.

Hak memanfaatkan koperasi berarti pelayanan diberikan sama bagi semua anggota. Hak memperoleh keterangan membantu anggota menilai perkembangan koperasi. Hak meminta rapat menjadi jalan bila ada hal penting yang perlu dibahas.

Hak dan kewajiban berjalan berpasangan. Anggota yang aktif memakai layanan koperasi dan hadir di rapat membuat koperasi lebih sehat. Karena anggota juga pemilik, suara mereka menentukan arah koperasi.

Peran Rapat Anggota dibahas di wewenang rapat anggota koperasi. Manfaat keanggotaan dari sisi nilai ada di hikmah dan manfaat koperasi syariah.

Bagaimana Simpanan Terkait dengan Kewajiban Anggota?

Anggota koperasi syariah mengikuti rapat anggota
Anggota koperasi mengikuti rapat anggota (Ilustrasi)

Modal sendiri koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah (Pasal 41 UU 25/1992). Rincian simpanan menurut Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 ada di tabel berikut. Aturan itu hanya berlaku untuk usaha simpan pinjam.

Jenis Ketentuan menurut sumber
Simpanan pokok Jumlahnya sama untuk semua anggota, dibayar saat masuk, tidak dapat diambil selama menjadi anggota
Simpanan wajib Jumlah tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar anggota, tidak dapat diambil selama menjadi anggota
Batas per anggota Pokok dan wajib paling tinggi 20 persen dari modal sendiri pada KSP atau KSPPS primer
Tabungan anggota di KSPPS Berdasarkan akad wadiah atau mudharabah

Simpanan sukarela atau tabungan tidak termasuk modal wajib. Pada koperasi syariah, tabungan biasanya memakai akad wadiah atau mudharabah, sesuai ketentuan masing masing koperasi.

Besaran rupiahnya ditetapkan oleh koperasi. Akad dibahas di akad syariah dalam koperasi. Sumber dana koperasi syariah ada di sumber dana koperasi syariah.

Mengapa Aturan Ini Perlu Dicek Ulang?

UU 25/1992 sedang direvisi. Menteri Koperasi menyatakan pada 28 Juli 2026 bahwa RUU Perkoperasian ditargetkan disahkan tahun 2026, menurut ANTARA. RUU itu akan menggantikan UU 25/1992.

Isi RUU itu belum kami ketahui. Karena itu kami tidak menyimpulkan apakah hak dan kewajiban anggota akan berubah.

Status pengesahan RUU itu sebaiknya dicek ke sumber resmi sebelum Anda merujuk pasalnya.

Pasal yang kami rujuk berasal dari teks asli 1992. Karena aturan dapat berubah, cek juga perubahan terbaru untuk pasal keanggotaan.


Pertanyaan Seputar Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi Syariah

Apakah anggota punya hak suara?

Ya. Pasal 20 memberi anggota hak memberi suara dalam Rapat Anggota.

Apakah anggota boleh menjadi pengurus?

Pasal 20 memberi hak memilih atau dipilih sebagai pengurus atau pengawas. Syarat lanjutan mengikuti anggaran dasar.

Apa kewajiban utama anggota?

Mematuhi anggaran dasar dan keputusan Rapat Anggota, berpartisipasi dalam usaha koperasi, dan menjaga kebersamaan.

Apakah simpanan pokok dapat diambil?

Menurut Permenkop 8/2023, simpanan pokok tidak dapat diambil selama menjadi anggota. Aturan itu untuk usaha simpan pinjam.

Berapa simpanan pokok di KAN Jabung?

Besarannya ditetapkan koperasi, jadi sebaiknya ditanyakan langsung kepada tim KAN Jabung.

Apakah UU 25/1992 masih berlaku?

Menurut pemberitaan yang kami baca, RUU penggantinya ditargetkan disahkan tahun 2026. Cek status terbaru ke sumber resmi.


Anggota yang Paham, Koperasi yang Kuat

Anggota yang paham hak dan kewajibannya ikut menjaga koperasi tetap sehat. Untuk simpanan dan pembiayaan syariah, KAN Jabung memiliki BMT Al Hijrah yang menjalankan Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Layanannya dibahas di divisi BMT Al Hijrah.

Ingin tahu ketentuan keanggotaan terbaru? Hubungi kanjabungsyariah@gmail.com.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest